LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TA 2023

KECAMATAN MEDAN AMPLAS

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................ 1

1. Latar Belakang............................................................................................................. 1
2. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD................................................. 1
3. Isu Strategis.................................................................................................................. 12
4. Sistematika Laporan Kinerja...................................................................................... 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA........................................................................................... 14

1. Indikator Kinerja Utama (IKU).................................................................................... 14
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.................................................................................. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA......................................................................................... 19

1. Capaian Kinerja Organisasi....................................................................................... 19
2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.............................................................. 20
3. Analisa Capaian Kinerja............................................................................................. 24
4. Akuntabilitas Keuangan.............................................................................................. 32

BAB IV PENUTUP....................................................................................................................... 39

ii

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Amplas dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Amplas dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Amplas;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Amplas pada tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Amplas adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Bab 6 Paragraf 1 Pasal

90. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Camat mempunyai tugas :

1. 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
   2. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
   5. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
   6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
   7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
   8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
   1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Amplas mengacu pada PP Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Camat.
2. Sekretaris, membawahkan:
   • Sub bagian umum; dan
   • Sub bagian keuangan dan penyusunan program
3. Seksi tata pemerintahan
4. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
5. Seksi ketentraman dan ketertiban umum
6. Seksi kesejahteraan sosial
7. Seksi sarana dan prasarana wilayah
8. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

                      : Garis Komando

                       : Garis Koordinasi Komposisi :

Camat                     : 1 Orang Sekretaris Camat : 1 Orang Kepala Sub Bag : 2 Orang Kepala Seksi    : 5 Orang

Fungsional              : - Orang

Pelaksana               : 26 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah :

1. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh      Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan    yang    meliputi    pengelolaan    administrasi    umum,    keuangan,    dan

penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
   4. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
   5. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
   7. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang- undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   8. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
   1. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;

1. 10. Pelaksanaan    perumusan    kebijakan    dan    penyelenggaraan    kebijakan    lainnya berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
   11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan

1. 50. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
   4. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
   5. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
   6. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   7. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
   8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
   1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
   5. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
   6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
   7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   1. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan

1. 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   5. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
   6. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
   7. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
   8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   1. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
   10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
   11. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 50. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 1000. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
   14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   5. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
   6. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   7. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
   8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan

perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
   5. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   6. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;;
   7. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;

1. 8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsurpelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
   5. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang- undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   6. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
   7. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
   8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan;

1. 1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
   5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
   6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
   7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
   8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

1. 1. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;

1. 10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. 50. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan

1. 1000. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. ISU STRATEGIS (STRATEGI ISSUED)

Walaupun berbagai keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang dicapai selama tahun 2023 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

• Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat belum sebanding dengan anggaran yang ditampung.
• Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan kompetensi dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
• Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan peraturan.
• Pengelolaan masalah kebersihan wilayah, penghijauan, dan keindahan wilayah yang perlu ditingkatkan.
• Peningkatan kondisi sarana prasarana umum dan jalan di Kecamatan Medan Amplas
• Belum optimalnya kondusifitasan kewilayahan di Kecamatan Medan Amplas.

4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Kata pengantar Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
3. Isu Strategis
4. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Pengukuran Capaian Kinerja
2. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
3. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat
3. Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Konflik Sosial

2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang dsertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2023.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, trasparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Amplas telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHSKPD : KECAMATAN MEDAN AMPLAS TAHUN ANGGARAN 2023

No                                                 Program                                                                      APBD (Rp)                                                      P-APBD (Rp)

1. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

18.543.912.284,00

9.044.114.788,00

18.441.032.489,00

8.994.023.244,00

1. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                                                      2.616.116.977,00                                                                                                                      2.655.155.420,00
   4. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                                         518.972.738,00                                                                                                                         606.701.010,00

1. 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

214.968.272,00

214.968.272,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi

:

1. 

   Capaian

   Rencana

   
   Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 seperti tersebut diatas.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kecamatan Medan Amplas dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kenerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Penetapan Kinerja tahun 2023 yang

diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas Tahun 2023 untuk seluruh indikator     dapat      diilustrasikan     dalam     tabel      berikut

3. Analisa Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Amplas seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.

Terdapat indikator sasaran sebagai berikut :

1. 1. 1. Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan realisasi capaian kinerja  adalah  sebesar

100%

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini :

1. PROGRAM          PENUNJANG         URUSAN         PEMERINTAHAN                               DAERAH KABUPATEN/KOTA (104%)

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 104 %. Terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%)

1. 1. 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulaN dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output gaji dan tunjangan ASN 12 bulan , dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

1. 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%)

1. 1. 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan sebanyak 8 paket dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output pakaian dinas beserta atribut kelengkapan sebanyak 8 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %

1. 1. 2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja terlaksananya Outbond ASN dengan jumlah peserta 100 Orang dan dalam realisasi pelaksanaannya   menghasilkan output

terlaksananya outbond ASN dengan jumlah peserta 100 Orang, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %

1. 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (105%)

1. 1. 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan komponen instalasi listrik di kecamatan dan kelurahan sebanyak 8 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 8 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

1. 1. 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dan kelurahan sebanyak 8 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 10 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 125 %.

1. 1. 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 8 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 8 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

1. 1. 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 1 paket , dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

1. 1. 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di kecamatan dan kelurahan sebanyak 11 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 11 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1. 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (117%)
      1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (117%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 79 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 93 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1. 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)

1. 1. 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 96 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 96 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1. 1. 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 96 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 96 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1. 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)
      1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 40 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 40 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1. 1. 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 134 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 134 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1. 1. 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 1 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanan program/kegiatan dan sub kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100 % relatif “sudah sesuai” dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas dengan predikat “Sangat Berhasil”.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (107%).

dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 107 % .

Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

1. 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ( 129

% ).

1. 1. 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (129%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Koordinasi di Bidang Pembangunan yaitu melalui kegiatan sosialiasasi pada Forum Anak berjumlah 50 peserta, sosialisasi pada Lansia 50 peserta dan sosialisasi UMKM berjumlah 50 peserta, juga gotong royong rutin yang dilaksanakan secara gabungan masyarakat, PKK, dan kepala lingkungan serta unsur – unsur terkait lainnya dan Kegiatan pkk dengan capaian 100%. Koordinasi bidang pemerintahan Kecamatan melalui kegiatan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjumlah 90 peserta dan forum kunsultasi publik sebanyak 90 peserta dengan capaian 100%. Koordinasi di bidang sosial kemasyarakatan melalui kegiatan sosialisai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kalangan pelajar dengan jumlah peserta 50 orang dengan capaian 100%.

1. 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan ( 100 % ).
      1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100%).

Sub kagiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga kepling sebanyak 77 orang selama 12 bulan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan out put kegiatan tersedianya tenaga kepling sebanyak 77 orang selama 12 bulan laporan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

.

1. 3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100 % )
      1. Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga P3SU sebanyak 45 orang selama 12 bulan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan out put kegiatan tersedianya tenaga P3SU sebannya 45 orang selama 12 bulan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 % .

1. 4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat ( 100 % )
      1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (100%).

Sub kagiatan ini menetapkan rencana laporan penyediaan tenaga kebersihan lapangan sebanyak 95 orang selama 12 bulan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan out put kegiatan tersedianya tenaga kebersihan lapangan sebannyak 95 orang selama

12 bulan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 % .

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan capaian 107% dinyatakan relatif

“sudah sesuai” dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Amplas

1. 1. 2. Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 96%

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini :

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 96 % . Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:
   1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  (100 % )
      1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se- Kecamatan Medan Amplas yang dihadiri 350 orang yang terdiri dari 7 Kelurahan dan dalam realisasi nya kegiatan msurenbang ini laksanakan di 7 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Amplas dengan demikian realisasi capaian adalah 100 % .

1. 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan ( 96% )
      1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (91%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pembangunan sarana dan prasarana kegiatan total 11 unit jalan di 7 kelurahan dengan realisasi ouput kegiatan sebanyak total 10 unit jalan di 7 kelurahan dengan demikian realisasi capaian adalah 91 % .

1. 1. 1. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja terhadap masyarakat seperti pondok gizi, sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan di 7 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan didampingi 1 pokmas dengan realisasi ouput kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didampingi 1 pokmas 7 kelurahan dengan demikian realisasi capaian adalah 100 % .

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanan kegiatan sesuai” dengan target kinerja Program Pemberdayaan Desa Masyarakat Desa dan kelurahan dengan capaian 100 % dinyatakan relatif “sudah dengan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Amplas

1. 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum

Terdapat indikator sasaran sebagai berikut :

C. Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Konflik Sosial, dengan capaian sebesar 101 %

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini :

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 102% .

Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

1. 1. Penyelenggaraan    Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah . ( 102 % )
      1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (106%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan ada 7 Kegiatan yang terlaksana Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi yaitu senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan setiap hari Jumat di Kecamatan Medan Amplas Selama 1 Tahun dengan capaian 100%, Kegiatan Penyelenggaraan PORKOT DAN PORWIL yang diikuti oleh 500 peserta dan kegiatan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan yang diikuti oleh 100 peserta kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi 150 orang, penyelenggaraan Kegiatan Hut RI dengan jumlah Peserta 200 orang dengan, serta Penyelenggaran Hari Jadi Kota Medan dengan jumlah Peserta 200 Orang. Total jumlah peserta sebanyak 1.150 orang dengan demikian realisasi capaian adalah 100 % .

1. 1. 2. Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama , Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja 5 kegiatan yang terdiri dari Penyelenggaraan MTQ yang diikuti oleh peserta Qori dan Qoriah, pegawai, kepala lingkungan dan undangan, penyelenggaraan

Malam Takbiran yaitu tersedianya 8 (delapan) mobil pawai, kegiatan Pelaksanaan bina mental agama Islam (pengajian rutin bulanan) serta kegiatan Halal Bihalal yang dilaksanakan setiap bulannya total kegiatan 5 dengan demikian realisasi capaian adalah 100 %.

1. 1. 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja antara camat dan stakeholder sebanyak 6 Laporan kegiatan dengan realisasi ouput sebanyak 6 laporan kegiatan dengan demikian realisasi capaian adalah 100 %.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanan kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 102 % dinyatakan relatif “sudah sesuai” yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas .

D. Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini :

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:
   1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100%)
      1. Sub Kegiatan Faslilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%) Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 8 dokumen , dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan out put kegiatan 8 dokumen dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

4.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (100%)

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja terlaksananya musrembang kecamatan dengan rencana kerja 7 dokumen, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 7 dokumen dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanan kegiatan Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan capaian 100% dinyatakan relatif “sudah sesuai” dengan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas

Dari evaluasi jumlah ketiga capaian indikator kinerja tersebut maka dapat di simpulkan bahwa persentase capaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Medan Amplas adalah sebesar 100 % yang berada pada skala pengukuran dan predikat kinerja katogori SANGAT BAIK .

Berikut ini kami gambarkan realisai laporan kinerja tahun ke tahun sebagai analisa dan bahan bagi rencana perbaikan dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

4. Akuntabilitas Keuangan

Kecamatan Medan Amplas untuk Belanja pada P-APBD Tahun Anggaran 2023 memiliki anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 30.911.880.435,00-, dengan uraian sebagai berikut :

1. 1. BELANJA OPERASI
      1. Belanja Pegawai Rp. 13.943.248.509,00
      2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.867.365.848,00
   2. BELANJA MODAL
      1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 497.007.816,00
      2. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 604.258.262,00

Dapat direalisasiskan sebesar Rp. 30.039.791.551,00- atau sebesar 97,18%

dari total anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. 1. 1. 1. Belanja Pegawai Rp. 13.467.216.120,00 sebesar 96,59%
         2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.503.825.867,00 sebesar 97,71%
         3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 480.189.231,00 sebesar 96,62%
         4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 588.560.333,00 sebesar 97.40%

Berikut:

dengan Ikhtisar Realisai Pencapaian Terget Kinerja Keuangan seperti Tabel

Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 872.088.884,00 atau sebesar

2,82% dengan rincian sebagai berikut

1. Belanja Pegawai Rp 476.032.389,00 sebesar 3,41%
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 363.539.981,00 sebesar 2,29%
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 16.818.585,00 sebesar 3,38%
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 15.697.929,00 sebesar 2.60%

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja    Keuangan Kecamatan Medan Amplas dapat juga di gambarkan seperti tabel beritkut :

Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan

Amplas Kota Medan TA. 2022 dan 2023

Dengan realisasi anggaran Program per Kegiatan seperti tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan TA. 2022 dan 2023